BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

SLAWI – Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BP2D) Kabupaten Tegal dinilai muspro. Sebab, Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) instansi tersebut belum maksimal. BP2D masih mengelola Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) seperti yang dilakukan instansi sebelumnya. Sedangkan tugas sebagai pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum dilakukan.
“Mestinya BP2D sudah menjadi pusat pengelolaaan PAD di Kabupaten Tegal. Tapi yang terjadi saat ini, tugasnya masih sama seperti sebelum dinas itu dipisah,” kata Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Tegal, M Khuzaeni, kemarin.
Dia menjelaskan, BP2D sebelumnya menyatu dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Kala itu, mereka hanya mengelola pajak bumi dan bangunan (PBB), serta pajak-pajak lainnya. Kemudian mereka dipisah supaya tugas mereka lebih spesifikasi. Tapi sayangnya, BP2D belum melakukan tugasnya. Jika mendasari aturan yang ada, seharusnya BP2D mengelola PAD dari sejumlah instansi terkait. Misalnya, Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga, Dinas Perhubungan (Dishub), Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM, serta dinas-dinas lainnya yang berpotensi PAD.
“Kalau belum mengerjakan tugas itu, berarti BP2D muspro. Percuma saja dipisah kalau tupoksinya masih sama seperti dulu,” cetusnya.
Dia berharap, instansi yang berpotensi PAD supaya menyerahkan pengelolaan PAD terhadap BP2D. Seperti Dishub, mestinya tidak lagi mengurusi tentang retribusi parkir. Kemudian dinas pariwisata, mestinya tidak lagi mengurusi tentang retribusi masuk ke obyek wisata. Begitu pula dengan dinas perdagangan, harus menyerahkan pengelolaan PAD pasar terhadap BP2D karena sudah bukan wewenangnya.
“Dinas-dinas yang berpotensi PAD, sebaiknya jangan fokus ke PAD. Sebab sudah ada instansi yang mengurusinya. Lebih baik fokus pada inovasi saja. Sehingga bisa berkembang dan dinikmati oleh masyarakat,” sarannya.
Politikus muda yang akrab disapa Jeni ini menambahkan, jika dinas-dinas tersebut enggan menyerahkan pengelolaan PAD terhadap BP2D, harus ada alasan yang tepat. “Alasannya apa harus tepat,” tukasnya. (yer)

13 Februari 2017

BP2D Dinilai Muspro

[…]
11 Februari 2017

Galeri Foto Kunjungan DPRD Kab. Tegal ke DPRD Kota Bekasi

10 Februari 2017

Banyak Ranjau Dijalan II

[…]
9 Februari 2017

Kegiatan Parlementaria Komisi II DPRD Kabupaten Tegal