Berita Utama

17 Desa Ajukan Sengketa Pilkades

Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di Kabupaten Tegal yang dilaksanakan pada 29 Oktober 2017 lalu, masih menyisakan persoalan. Dari 48 desa yang menyelenggarakan Pilkades serentak, ada 17 desa yang mengajukan gugatan sengketa Pilkades. Panitia Pengarah dan Pemantau Pilkades Kabupaten Tegal telah memanggil pihak-pihak terkait untuk penyelesaikan sengketa Pilkades tersebut.

Kepala Bidang Penataan Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dispermades) Pemkab Tegal, Gunawan mengatakan, sengketa Pilakdes di 17 desa berada 11 kecamatan. Jumlah itu terdapat di Kecamatan Dukuhturi sebanyak dua desa, yakni Ketanggungan dan Debong Wetan, Kecamatan Suradadi, dua desa yakni Sidaharjo dan Jatimulya, Kecamatan Warureja satu desa yakni Sidamulya, Kecamatan Pangkah dua desa yakni Dukuhjati Kidul dan Pangkah, Kecamatan Kramat satu desa yakni Maribaya, dan Kecamatan Tarub satu desa yakni Brekat. Kemudian, di Kecamatan Adiwerna dua desa, yakni Tembok Luwung dan Adiwerna, Kecamatan Pagerbarang dua desa, yakni Jatiwangi dan Semboja, Kecamatan Balapulang satu desa yakni Balapulang Kulon, Kecamatan Margasari satu desa yakni Jembayat, dan di Kecamatan Slawi dua desa yakni Dukuwringin dan Dukuhsalam.

“Kita sudah menghadirkan pihak-pihak terkait, diantaranya panwas, calon kades penggugat, panitia, saksi, calon kades lainnya, dan sejumlah pihak terkait lainnya,” ujar Gunawan.

Dibeberkan, panggilan pertama untuk panwas kecamatan pada 6 November 2017. Pada 8 November 2017, dilanjutkan pemanggilan terhadap panitia Pilkades. Pada 13-14 November 2017, pihaknya mengundang para saksi. Sementara para calon kades yang mengadu dan yang tidak mengadu, baik calon kades yang perolehan suaranya terbanyak maupun yang tidak, dihadirkan pada 15-16 November 2017.

“Klarifikasi ini adalah untuk menggali data. Hasil dari klarifikasi ini, nanti akan kita analisasi. Kemudian, kami serahkan kepada Pak Bupati untuk memutuskan,” kata Gunawan.

Ketua DPRD Kabupaten Tegal, A Firdaus Assyairozi meminta agar Panitia Pengarah dan Pemantau Pilkades Kabupaten Tegal melakukan kajian dan pertimbangan terhadap sengketa tersebut dengan sebaik-baiknya. Ia menginginkan hasil klarifikasi benar-benar bisa membuat rasa adil, dan tidak menjadi beban Bupati Tegal.

“Cari solusi yang terbaik. Jangan sampai Bupati di PTUN kan,” kata pentolan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Tegal itu.

Related posts

Pelaksanaan Pilkades Serentak Semrawut

Admin Web

Penarikan Retribusi Pasar di Atas Perda Terkait Pansus Retribusi Pasar

Admin Web

Tahun Depan, DD Capai Rp 1 M/ Desa

Admin Web

Leave a Comment