OPD Tak Paham Arah RPJMD

SLAWI – DPRD Kabupaten Tegal prihatin dengan kondisi sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tidak paham dengan arah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2014-2019. Kondisi itu dinilai akan sulit untuk mencapai visi misi Bupati dan Wakil Bupati Tegal, Enthus Susmono-Umi Azizah.

a�?Banyak OPD yang tidak tahu arah kebijakan yang tertuang dalam RPJMD. Mereka tidak tahu outcome dan income yang harus dicapai. Hanya sekedar jalan saja,a�? kata Ketua DPRD Kabupaten Tegal, A Firdaus Assyairozi usai Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tegal agenda Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Bupati Tegal Tahun 2016, kemarin.

Ketua DPC PKB itu mengetahui kondisi tersebut saat Pansus IV yang membahas LKPJ Bupati Tegal mengundang sejumlah OPD di lingkungan Pemkab Tegal. Saat ditanyakan target yang harus dicapai, OPD tidak tahu. Padahal, target setiap OPD sudah tertuang dalam masing-masing urusan yang ada di RPJMD.

a�?Data yang disajikan OPD tidak memadai. Bahkan, mereka mengambil data dari BPS yang sudah lama,a�? ujar Firdaus.

Kondisi itu, lanjut dia, membuat Pansus IV kesulitan untuk membahas LKPJ Bupati Tegal. Hal itu dikarenakan OPD tidak tahu indikator, capaian kenrja dan target yang harus dicapai di tahun itu. OPD tidak tahu isi RPJMD, sehingga arah kebijakannya tidak jelas.

a�?Bagaimana mau me menerjemahkan visi misi Bupati, RPJMD saja tidak tahu,a�? katanya.

Menurut dia, RPJMD merupakan salah satu pedoman bagi OPD dalam melaksanakan tugasnya. Isi RPJMD itu harus dicapai dalam lima tahun, dan setiap tahun ada target yang harus dicapai. Firdaus menegaskan, bahwa masa kepemimpinan Enthus-Umi tinggal menyisakan waktu sekitar dua tahun. Ia meminta agar Bupati bisa berupaya keras dalam mencapai target yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Bila perlu, ketua DPRD menyarankan agar ada perombakan birokasi secara besar-besaran.

a�?Harus <I>the right man on the right place<P>. Artinya, pejabat ditempatkan sesuai dengan kemampuannya agar target RPJMD bisa tercapai,a�? tegasnya.

Ditambahkan, Bupati juga diminta menerapkan reward dan punishment terhadap pejabat yang kinerjanya rendah. Hal itu dilakukan agar ada semangat untuk memacu para pejabat, sehingga bisa meningkatkan kinerjanya.