Komisi I DPRD Kabupaten Tegal , meminta kepala Desa yang tersebar di kabupaten Tegal, untuk mematuhi Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 75 Tahun 2016 tentang Desa. Dalam merekrut perangkat desa untuk mengisi kekosongan jabatan dalam pemerintahan desa.
” Sudah ditetapkan beberapa pekan silam. Perbup itu, mengatur tentang pemerintahan desa termasuk kepala desa dan perangkat desa.Jadi kepala desa jangan sampai arogan jika hendak merekrut perangkat desa untuk mengisi kekosongan jabatan, kades harus mengacu pada peraturan yang ada,” ujar Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Tegal Sunodo Sutrisno.
Dia menyarankan, untuk mengisi kekosongan Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK) perangkat desa, maka pemerintah desa harus membuat profil desa lebih dulu. Setelah profil dibuat, akan diketahui status desa yang meliputi swasembada, swakarya, dan swadaya.
Jika swasembada maupun swakarya yang kosong, maka pemerintah desa wajib menempatkan petugas baru maksimal 3 orang. Sedangkan jika swadaya yang kosong, maka wajib menempatkan maksimal 2 orang yang terdiri dari kepala seksi (kasi) maupun kepala urusan (kaur).
“Penempatan itu, tergantung keuangan desa,” kata bendahara Fraksi Gerindra ini.
Sebaliknya, jika profil desa sudah dibuat dan ternyata jumlah perangkat desa lebih banyak, maka kades dilarang memberhentikan mereka sebelum usianya mencapai 60 tahun.
Menurut Sunodo, jika ada kelebihan personel, sebaiknya dialihkan menjadi staf atau membantu tugas kasi maupun kaur. Mereka pun juga tetap mendapatkan penghasilan tetap (siltap) dari APBD II.
“Semua ini ada aturannya. Termasuk tentang sekretaris desa (sekdes),” ujarnya.
Menurutnya, jika ada kekosongan pada sekdes, maka kades tidak harus melakukan penjaringan lagi. Kades dapat menunjuk salah satu perangkat desa yang memiliki kemampuan sebagai sekdes. Namun, sebelum penunjukkan itu, kades harus lebih dulu konsultasi dengan camat setempat.
“Minimal dua tahun, perangkat desa tidak boleh dimutasi. Kecuali masa kerjanya sudah lebih dari dua tahun, silahkan dimutasi,” ucapnya.
Kemudian setiap satu periode atau lima tahun, lanjut Sunodo, seluruh perangkat desa harus dievaluasi oleh kades. Apabila hasil evaluasi bagus, maka dapat diperpanjang selama lima tahun ke depan. Tapi, setelah 10 tahun atau dua periode, mereka wajib diroling.
“Rolingan dilakukan selama 10 tahun,” pungkasnya. (sumber radartegal )
