SLAWI – Sebanyak 11.878 anak di Kabupaten Tegal mengalami putus sekolah di jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP). Jumlah anak putus sekolah terbanyak berada di Kecamatan Bumijawa hingga mencapai 1.289 anak. Tahun 2018, Pemkab Tegal menganggarkan Rp 4 miliar untuk menyelesaikan persoalan tingginya anak putus sekolah.
Hal itu diungkapkan Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Tegal, Bahrun, kemarin. Politisi asal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, mengaku miris dengan banyaknya anak putus sekolah. Jumlah anak putus sekolah berada di seluruh kecamatan Kabupaten Tegal. Tertinggi berada di Kecamatan Bumijawa, disusul Kecamatan Bojong sebanyak 1.070 anak, Kecamatan Margasari 1.028 anak, Kecamatan Balapulang 845 anak, Kecamatan Suradadi 711 anak, Kecamatan Tarub 694 anak, Kecamatan Jatinegara 682 anak, Kecamatan Warureja 646 anak, Kecamatan Pangkah 579 anak, Kecamatan Lebaksiu 565 anak, Kecamatan Talang 564 anak, Kecamatan Adiwerna 560 anak, Kecamatan Kramat 529 anak, Kecamatan Dukuhturi 518 anak, Kecamatan Pagerbarang 500 anak, Kecamatan Dukuhwaru 457 anak, Kecamatan Kedungbanteng 414 anak, dan Kecamatan Slawi 227 anak.
a�?Anak putus sekolah ini harus dicarikan alasannya. Jika alasannya karena ekonomi, kita bisa bantu dengan memberikan beasiswa,a�? katanya.
Dikatakan, anak putus sekolah memiliki banyak alasan selain terhimpit ekonomi. Salah satunya karena anak itu sudah nyaman bekerja. Di beberapa wilayah, anak usia sekolah yang bekerja cukup banyak. Kondisi itu harus disikapi dengan melakukan pembinaan, dan sosialisasi. Tidak hanya kepada anak yang putus sekolah, tapi juga kepada orangtua anak.
a�?Anak yang sudah bekerja bisa diikutkan kejar paket,a�? ujarnya.
Menurut dia, DPRD bersama Pemkab Tegal telah menganggarkan Rp 4 miliar untuk program pengentasan anak putus sekolah. Program baru itu dilakukan untuk mendongkrak angka Indeks Pembangunan Masyarakat (IPM) yang salah satunya ditopang oleh bidang pendidikan. Dalam bidang itu, angka putus sekolah cukup tinggi.
a�?Ini harus dikonsep secara matang. Butuh bantuan semua elemen masyarakat untuk menyukseskan program ini,a�? pintanya.
Ditambahkan, faktor ekonomi seharusnya bukan menjadi halangan dalam sekolah. Pasalnya, pendidikan di tingkat SD dan SLTP telah mendapatkan bantuan dari pemerintah. Siswa tidak dibebani biaya pendidikan. Akan tetapi, faktor ekonomi juga kerap menjadi salah satu faktor putus sekolah.
Discussion about this post