Kasus Seleksi Perangkat Desa Mandek

Pelaksanaan seleksi perangkat desa di sejumlah wilayah Kabupaten Tegal masih menyisakan persoalan. Belasan kasus yang muncul dalam seleksi perangkat desa, belum ada keputusan. Pemkab diminta secepatnya penyelesaikan sengketa seleksi perangkat desa yang bermasalah.

a�?Kami minta secepatnya diselesaikan agar pemerintahan desa kembali berjalan normal,a�? kata Wakil Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Tegal, Sahyudin.

Dikatakan, seleksi perangkat desa yang dilaksanakan di sebulan lalu, hingga kini belum ada kabarnya. Kendati sudah ditindaklanjuti oleh Inspektorat Kabupaten Tegal, tapi belum ada keputusan jelas. Padahal, jumlah kasusnya yang diterima komisi I jumlahnya mencapai 11 kasus dari desa yang berbeda-beda. Diantaranya, dari wilayah Kecamatan Margasari, Dukuhwaru, Tarub, Kedungbanteng, dan Jatinegara.

“Tapi ada beberapa kasus yang ditolak Inspektorat karena dinyatakan fiktif. Itu terjadi di salah satu desa di wilayah Kecamatan Margasari,” kata Ketua DPC Partai Hanura itu.

Meski ada yang fiktif, kata Sahyudin, sebagian besar laporan itu nyaris terbukti. Sebab, sudah ada beberapa panitia seleksi perangkat desa yang sudah dipanggil oleh Inspektorat. Bahkan, tim dari Inspektorat juga sudah turun ke beberapa lokasi.

“Sampai sekarang, masyarakat masih menunggu kejelasan sikap dari Pemkab. Untuk itu, Pemkab harus secepatnya menindaklanjutinya,” tegasnya.

Sahyudin menjelaskan, belum lama ini pihaknya juga menerima dua laporan tes seleksi perangkat desa yang diduga curang. Kedua laporan itu, berasal dari warga Desa Gunungjati Kecamatan Bojong dan Desa Warureja, Kecamatan Warureja. Laporan dari warga Desa Gunungjati, menduga ada permainan nilai pada tes komputer yang dilakukan oleh oknum panitia.
“Kasusnya mark up nilai pada tes komputer. Datanya ada, tapi masih dalam proses di komisi I,” ucapnya.

Sedangkan di Desa Warureja, tambah dia, warga melaporkan adanya dugaan penilaian yang direkayasa. Artinya, ada salah satu peserta yang tidak bisa mengerjakan soal seleksi, tapi justru mendapatkan nilai yang tinggi. “Kami sebenarnya sudah membahas dengan Inspektorat, tapi sampai sekarang belum ada jawabannya,” pungkasnya.