SLAWI – Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Tegal meminta Pemkab Tegal mengevaluasi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal. Pasalnya, penempatan OPD yang ada dalam Perda tersebut, dinilai kurang efektif.
“Harusnya setelah enam bulan diundangkan dievaluasi. Padahal, Perda itu diundangkan pada 24 Oktober 2016,” kata Anggota Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Tegal, M Khuzaeni, kemarin.
Dikatakan, evaluasi Perda dalam aturan enam bulan setelah diundangkan. Namun, Perda Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sejak diundangkan pada 24 Oktober 2016 lalu, belum dilakukan evaluasi. Padahal, M Khuzaeni yang akrab disapa Jeni menilai sejumlah OPD kurang efektif.
“Ada 19 OPD dalam Perda Nomor 12 Tahun 2016. Beberapa OPD kurang efektif,” ujar Wakil Ketua Komisi III itu.
Dijelaskan, Sekretariat Daerah (Setda) dibagi menjadi 11 bagian. Salah satu bagian, yakni Bagian Pembangunan dan Bagian Perekonomian yang sebelumnya dijadikan satu, dalam Perda tersebut dipisah menjadi bagian tersendiri. Dua bagian itu dinilai kurang efektif jika dipsaihkan, karena tupoksinya sedikit. Selain itu, tupoksi Bagian Pemerintahan Desa hampir sama dengan Bapermades yang mengurusi tentang desa.
“Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga kurang efektif, karena sektor pariwisata orentasinya profit. Sedangkan, olahraga orentasinya prestasi. Harusnya olahraga dipisahkan tersendiri, sehingga lebih fokus dalam mengurusi olahraga,” terangnya.
Lebih lanjut dikatakan, beberapa kegiatan ada yang dikelola dua dinas. Misalkan, proyek Penerangan Jalan Umum (PJU) ada yang dikelola Dinas Perhubungan (Dishub) dan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Tata Ruang dan Pertanahan (Kimtaruna). Sementara itu, Pertanahan yang ada di Kimtaruna hanya sebatas Kasi yang beban kerjanya lebih berat. Sedangkan, pengelolaan Pertanahan masih dijalankan Bappeda yang juga ada bagian tersebut.
“Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam Perda itu tidak dimasukan, karena rencananya akan ditarik ke Pemerintah Pusat. Namun, hingga kini BPBD masih mendapatkan alokasi anggaran dari APBD Kabupaten Tegal,” jelas Jeni.
Jika ada revisi, tambah dia, maka BPBD bisa dimasukan ke daftar OPD yang ditetapkan melalui Perda tersebut. Hal itu dikarenakan belum ada keputusan dari Pemerintah Pusat. Jika sudah ada keputusan, maka BPBD tinggal dikeluarkan dari Perda OPD. Sedangkan, Pemadam Kebakaran (Damkar) yang masuk dalam Satpol PP juga dinilai kurang efektif. Seharusnya, Damkar masuk di dalam BPBD karena untuk memangani bencana.
“Satpol itu penegak hukum, sedangkan Damkar menangain tentang bencana kebakaran. Jadi, tidak nyambung dan harus dievaluasi lagi,” pungkasnya.
