SLAWI – Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Tegal yang menghilangkan kendaraan dinas, diberikan waktu 40 hari untuk mengganti kerugian atas kehilangan kendaraan tersebut. Jika deadline waktu itu belum juga mengganti, maka kasus itu bisa dilimpahkan ke Aparat Penegak Hukum (APH).
“Kendaraan dinas yang hilang biasanya karena di bawa pulang,” kata Anggota Panitia Khusus (Pansus) VIII DPRD Kabupaten Tegal, Slamet yang membahas Peraturan Daerah (Perda) tata cara penyelesaian ganti kerugian daerah di lingkungan Pemkab Tegal, kemarin.
Dikatakan, kendaraan dinas yang hilang di luar kantor, harus dikembalikan sesuai dengan nilai kendaraan tersebut. Mekanisme ganti rugi itu telah dibahas Pansus VIII bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya. Prosedur pengembalian ganti rugi atas kehilangan kendaraan dinas, diselesaikan dalam tempo selama 40 hari. Kesanggupan itu disertai dengan jaminan agunan senilai dengan kendaraan yang hilang.
“Jika setelah 40 hari belum juga ada pembayaran kerugian, maka jaminan agunan bisa dijual untuk menutup kerugian,” ujar politisi PDI Perjuangan itu.
Menuurut dia, ASN yang tidak memiliki jaminan agunan, tapi ada surat kesanggupan untuk melakukan ganti rugi juga diberikan waktu 40 hari untuk mengembalikan kerugian. Jika telah diberikan kelonggaran dalam pengembalian kerugian tapi tidak bisa melunasi, maka kasus tersebut diserahkan ke APH.
“Perda ini belum final, karena masih ada beberapa point yang harus dikonsultasikan ke Kemendagri,” kata Slamet yang juga menjabat Sekretaris Komisi IV DPRD Kabupaten Tegal itu.
Ditambahkan, beberapa hal yang harus dikonsultasikan, diantaranya tentang penghapusan barang milik daerah. Dalam proses itu, penghapusan dilakukan Bupati. Tapi, dalam proses penghapusan yang mengajukan surat yakni Bupati sendiri, sehingga ada hal yang harus dipastikan dengan aturan di atasnya.
“Kami sedang mengusulkan untuk konsultasi agar Perda bisa maksimal difungsikan,” pungkasnya.
