SLAWI – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Tegal menggelar publik hearing tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) di Ruang Badan Anggaran DPRD setempat, Kamis (22/10). Tiga Raperda tersebut, yakni Raperda Perlindungan Hak-hak Disabilitas, Raperda Kerjasama Daerah, dan Raperda Penyelanggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan.
Ketua Bapemperda DPRD Kabupaten Tegal, Miftahudin mengatakan, tiga Raperda itu merupakan Perda Inisiatif DPRD Kabupaten Tegal. Setelah tiga Raperda itu dibuat naskah akademik, pihaknya meminta masukan dan saran dari pihak-pihak terkait sebelum dibahas dalam Panitia Khusus (Pansus). Seperti Raperda Perlindungan Hak-hak Disabilitas, Bapemperda meminta saran dan masukan dari Dinas Sosial Kabupaten Tegal, Bagian Hukum Setda Tegal, Satpol PP dan Difabel Slawi Mandiri (DSM) yang merupakan wadah dari disabilitas di wilayah Kabupaten Tegal.
“Inti Perda ini, diantaranya hak-hak disabilitas bisa terakomodir baik segi perlakukan, saran dan prasarana,” ujar Miftahudin dari Fraksi PKB itu.
Menurut dia, dalam Perda tersebut diatur tentang kewajiban untuk nenyediakan sarana dan prasarana bagi disabilitas, baik di peribadatan, wisata, perkantoran, tempat perbelanjaan, dan tempat-tempat umum lainnya. Hingga kini, hak-hak mereka belum disediakan, seperti halnya jalan atau tangga landai, WC disabilitas, dan fasilitas lainnya. Kondisi itu wajib disediakan di setiap bangunan, jika Perda tersebut telah diberlakukan.
“Jika tidak mau menyediakan, maka ada sanksi tegas. Sanksi dari mulai teguran hingga pencabutan izin usaha. Kalau kantor pemerintah harus ada,” tegasnya.
Lebih lanjut dikatakan, Pemkab Tegal juga berkewajiban untuk menganggarkan sarana dan prasarana untuk menfasilitasi disabilitas dalam tiga tahun terakhir. Tidak hanya itu, anggaran juga digunakan untuk para disabilitas dalam meningkatkan keterampilan dan pengetahuan. Dicontohkan, sekolah inklusif bagi disabilitas dan pembinaan untuk keterampilan lainnya yang disediakan pemerintah.
“Sampai saat ini belum ada pembelajaran tentang membaca dengan huruf braile. Termasuk, belajar membaca alquran dengan huruf braile,” terang Miftahudih.
Selain membahas tentang Raperda Disabilitas, kata dia, juga membahas tentang Raperda Kerjasama Daerah. Raperda ini mengatur tentang kerjasama yang dilakukan daerah dengan pihak lainnya, baik pemerintah, swasta lokal, bahkan investor luar negeri. Payung hukum tersebut juga bisa untuk digunakan untuk kerjasama dibidang pariwisata, kebudayaan, ekonomi dan lainnya.
“Termasuk kerjasama pengelolaan parkir dengan pihak ketiga. Semoga Perda ini bisa menjawab persoalan kerjasama yang selama ini bermasalah,” jelasnya.
Ditambahkan, untuk Raperda Penyelanggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan dimaksudkan untuk melindungi para peternak, baik dari sisi perlindungan hak peternak, hewan ternak, kesehatan hewan dan pemasaran ternak.
“Untuk lokasi peternakan akan diatur dalam Perbup,” pungkasnya.
