• Produk Hukum
  • JDIH
  • Download
  • Kontak
Jumat, Juli 11, 2025
DPRD Kabupaten Tegal
No Result
View All Result
  • Beranda
  • Tentang DPRD
    • Sambutan Ketua DPRD
    • Sejarah
    • Tugas dan Wewenang
    • Hak dan Kewajiban
  • Sekretariat Dewan
    • Tugas dan Fungsi
    • Visi dan Misi
    • Struktur Organisasi
    • LKJIP
    • Rencana Strategis
    • IKU
    • Perjanjian Kerja
  • PPID
    • Program dan Kegiatan
    • Laporan Realisasi Anggaran Tahun Lalu
    • Laporan Realisasi Anggaran Berjalan
  • Alat Kelengkapan
    • Komisi
      • Komisi I
      • Komisi II
      • Komisi III
      • Komisi IV
    • Badan Anggaran
    • Badan Musyawarah
    • Badan Kehormatan
    • Bapemperda
  • Fraksi
    • Fraksi PKB
    • Fraksi PDIP
    • Fraksi Gerindra
    • Fraksi Golkar
    • Fraksi Demokrat Sejahtera
    • Fraksi Perbanas (PPP-PAN)
  • Gallery
    • Video
    • Foto
  • Download
  • Beranda
  • Tentang DPRD
    • Sambutan Ketua DPRD
    • Sejarah
    • Tugas dan Wewenang
    • Hak dan Kewajiban
  • Sekretariat Dewan
    • Tugas dan Fungsi
    • Visi dan Misi
    • Struktur Organisasi
    • LKJIP
    • Rencana Strategis
    • IKU
    • Perjanjian Kerja
  • PPID
    • Program dan Kegiatan
    • Laporan Realisasi Anggaran Tahun Lalu
    • Laporan Realisasi Anggaran Berjalan
  • Alat Kelengkapan
    • Komisi
      • Komisi I
      • Komisi II
      • Komisi III
      • Komisi IV
    • Badan Anggaran
    • Badan Musyawarah
    • Badan Kehormatan
    • Bapemperda
  • Fraksi
    • Fraksi PKB
    • Fraksi PDIP
    • Fraksi Gerindra
    • Fraksi Golkar
    • Fraksi Demokrat Sejahtera
    • Fraksi Perbanas (PPP-PAN)
  • Gallery
    • Video
    • Foto
  • Download
No Result
View All Result
DPRD Kabupaten Tegal
No Result
View All Result
Home Berita Utama

Pimpinan Dewan Menilai Data Permukiman Kumuh Tidak Sesuai

Admin Setwan by Admin Setwan
April 28, 2021
in Berita Utama
0

SLAWI – Pimpinan DPRD Kabupaten Tegal menilai data permukiman kumuh atau desa kumuh di Kabupaten Tegal tidak sesuai di lapangan. Karena sebenarnya jumlahnya lebih banyak tapi yang tercatat dalam Surat Keputusan (SK) Bupati Tegal Nomor 050/ 294 Tahun 2019 tentang Penetapan Lokasi Lingkungan dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Tegal, hanya 22 desa.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tegal Rustoyo, Jumat (23/4) mengatakan, setiap kecamatan bisa lebih dari 4 desa. Namun yang tercatat cuma 22 desa.

Dari rincian 22 desa yang tercatat dalam SK Bupati Tegal yakni di Kecamatan Slawi; Desa Kalisapu dan Slawi Kulon, di Kecamatan Adiwerna; Desa Harjosari Lor, Harjosari Kidul, Tembok Luwung, Tembok Banjaran, Adiwerna dan Pesarean.

Di Kecamatan Dukuhturi; Desa Pepedan, Karanganyar dan Grogol. Di Kecamatan Talang; Desa Kebasen. Di Kecamatan Lebaksiu; Desa Tegalandong dan Yamansari. Di Kecamatan Kramat; Desa Kemantran. Di Kecamatan Suradadi; Desa Suradadi dan Jatimulya.

Di Kecamatan Tarub; Desa Kesadikan. Di Kecamatan Kedungbanteng; Desa Karangmalang dan Semedo. Di Kecamatan Jatinegara; Desa Kedungwungu. Dan di Kecamatan Warureja; Desa Kreman.

Dari 22 desa itu, dipetakan menjadi ratusan Rukun Warga (RW).

“Jadi, tiap RW terdapat permukiman kumuh yang berbeda-beda. Ini jauh berbeda dengan pengamatan saya di lapangan,” katanya.

Dari 22 desa itu, dipetakan menjadi ratusan Rukun Warga (RW).

“Jadi, tiap RW terdapat permukiman kumuh yang berbeda-beda. Ini jauh berbeda dengan pengamatan saya di lapangan,” katanya.

“Indikator yang dipakai apa? Soalnya masih banyak desa dan RW yang kumuh, tapi tidak masuk SK. Daerah
pesisir Pantura Kabupaten Tegal sejak dulu dikenal kumuh. Sumber ekonomi mereka mayoritas dari kekayaan laut. Penduduk di wilayah tersebut juga padat. Namun, yang tercatat sebagai desa kumuh hanya dua di Kecamatan Suradadi. Padahal, bisa lebih dari 5 desa.”

“Data desa kumuh dalam SK Bupati Tegal tidak sesuai dengan realita. Karena itu, SK harus segera dicabut,” tambahnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tegal lainnya, Rudi Indrayani mengatakan hal senada. SK bupati itu dinilai hanya akan membatasi pembangunan wilayah yang kumuh. Terutama untuk wilayah yang tidak masuk dalam SK tersebut.

Sementara itu, anggaran desa tidak mampu mengcover pembenahan permukiman kumuh. Desa bisa mengajukan anggaran ke pemkab, akan tetapi harus melalui proposal.

“Desa atau RW yang tidak masuk SK dan kondisinya kumuh, akan semakin kumuh karena tidak tersentuh pembangunan,” tandasnya.

ShareTweetPin

Related Posts

Penandatanganan KUA-PPAS Perubahan APBD 2025 Digelar dalam Rapat Paripurna DPRD  Kabupaten Tegal
Berita Utama

Penandatanganan KUA-PPAS Perubahan APBD 2025 Digelar dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tegal

Juni 24, 2025
Rapat Paripurna Istimewa DPRD Dalam Rangka Hari Jadi Kabupaten Tegal,Ketua DPRD Ajak Masyarakat Guyub Rukun Semangat Membangun
Berita Utama

Rapat Paripurna Istimewa DPRD Dalam Rangka Hari Jadi Kabupaten Tegal,Ketua DPRD Ajak Masyarakat Guyub Rukun Semangat Membangun

Mei 19, 2025
Sambut Hari Jadi Kabupaten Tegal, Ketua DPRD H.Wasbun  Ikuti Ziarah Makam Leluhur
Berita Utama

Sambut Hari Jadi Kabupaten Tegal, Ketua DPRD H.Wasbun Ikuti Ziarah Makam Leluhur

Mei 14, 2025
Pansus X DPRD Kabupaten Tegal Gelar Rapat Pembahasan LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2024
Berita Utama

Pansus X DPRD Kabupaten Tegal Gelar Rapat Pembahasan LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2024

April 25, 2025
Load More
Next Post
Dok.Humas DPRD Kab.Tegal

Komisi I DPRD Kabupaten Tegal Soroti Kinerja Satpol PP yang Kurang Maksimal

Discussion about this post

Terpopuler

  • 50 Anggota DPRD Kabupaten Tegal 2024-2029 Resmi Dilantik

    50 Anggota DPRD Kabupaten Tegal 2024-2029 Resmi Dilantik

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Anggota Dewan Gelar Reses, Serap Aspirasi Masyarakat

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Catat! Ini Susunan AKD DPRD Kabupaten Tegal Periode 2024-2029

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Terhadap Raperda Nomor 12 Tahun 2021

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Biaya Nyalon Kades Capai Rp 1 M

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Kurang Maksimal, Lokalisasi Terselubung di Kabupaten Tegal Marak

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Penandatanganan KUA-PPAS Perubahan APBD 2025 Digelar dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tegal

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
DPRD Kabupaten Tegal

DPRD Kabupaten Tegal
Jl. Dr. Sotomo No. 1 Slawi
Email : setwan@dprd-tegalkab.go.id

Recent News

  • Penandatanganan KUA-PPAS Perubahan APBD 2025 Digelar dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tegal
  • Rapat Paripurna Istimewa DPRD Dalam Rangka Hari Jadi Kabupaten Tegal,Ketua DPRD Ajak Masyarakat Guyub Rukun Semangat Membangun

Follow Us

  • Produk Hukum
  • JDIH
  • Download
  • Kontak

© 2023 DPRD Kab. Tegal - All Right Reserved Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal.

No Result
View All Result
  • Beranda
  • Tentang DPRD
    • Sambutan Ketua DPRD
    • Sejarah
    • Tugas dan Wewenang
    • Hak dan Kewajiban
  • Sekretariat Dewan
    • Tugas dan Fungsi
    • Visi dan Misi
    • Struktur Organisasi
    • LKJIP
    • Rencana Strategis
    • IKU
    • Perjanjian Kerja
  • PPID
    • Program dan Kegiatan
    • Laporan Realisasi Anggaran Tahun Lalu
    • Laporan Realisasi Anggaran Berjalan
  • Alat Kelengkapan
    • Komisi
      • Komisi I
      • Komisi II
      • Komisi III
      • Komisi IV
    • Badan Anggaran
    • Badan Musyawarah
    • Badan Kehormatan
    • Bapemperda
  • Fraksi
    • Fraksi PKB
    • Fraksi PDIP
    • Fraksi Gerindra
    • Fraksi Golkar
    • Fraksi Demokrat Sejahtera
    • Fraksi Perbanas (PPP-PAN)
  • Gallery
    • Video
    • Foto
  • Download

© 2023 DPRD Kab. Tegal - All Right Reserved Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal.