Slawi -Terancam stagnan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tegal mendesak pemerintah daerah segera melakukan pendataan ulang seluruh tanah yang dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) untuk menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tegal.
Menurut Anggota DPRD Kabupaten Tegal dari Fraksi PKB, A. Jafar, pembaruan data tanah dan bangunan akan berimplikasi langsung pada kenaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Dengan begitu, secara otomatis nilai PBB P2 juga meningkat, yang pada akhirnya akan menambah kontribusi terhadap PAD Kabupaten Tegal.
“Kalau NJOP-nya naik karena fungsi lahannya berubah, maka nilai pajaknya pun ikut naik. Ini bukan menaikkan pajak, tapi memperbaiki data agar lebih adil dan sesuai kondisi lapangan,” ujarnya, Selasa 11 November 2025.
Langkah ini dinilai krusial guna meningkatkan potensi penerimaan pajak daerah.
DPRD berharap agar Pemkab Tegal melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dapat segera menurunkan tim untuk melakukan pendataan dan pemutakhiran NJOP secara berkala.
“Dengan data yang akurat, pajak akan lebih adil dan PAD meningkat. Ini langkah konkret, bukan sekadar menaikkan tarif pajak,” ungkapnya.
Dirinya menegaskan bahwa banyak lahan di Kabupaten Tegal telah beralih fungsi, namun belum tercatat dalam data pajak terbaru.
“Didata semua. Yang dulu tanah kosong sekarang sudah jadi bangunan permanen seperti kafe, SPBU, pabrik, bahkan perumahan warga. Semua itu harus diperbarui datanya,” tegas Jafar.
Jafar menyoroti kondisi keuangan daerah yang sedang mengalami tekanan cukup besar. Ia menyebut, transfer ke daerah (TKD) dari APBN mengalami penurunan sehingga Kabupaten Tegal mengalami defisit hingga Rp244 miliar.
“Artinya, kita harus lebih cermat dan inovatif mencari sumber PAD baru. Jangan hanya bergantung pada dana transfer pusat,” kata Jafar.
Pihaknya menilai, sektor pajak daerah masih menjadi penyokong terbesar PAD Kabupaten Tegal, disusul retribusi dari sektor jasa seperti katering, parkir, dan restoran.
“Sekarang banyak lahan parkir di sekolah, pabrik, hingga minimarket seperti Indomaret dan Alfamart. Itu semua punya potensi pajak parkir,” tambah Jafar.
Ia mencatat, penerimaan pajak parkir di Kabupaten Tegal baru mencapai sekitar Rp600 juta, padahal potensinya bisa tembus hingga Rp1 miliar per tahun.
Diketahui, target PAD Kabupaten Tegal tahun 2025 dipatok sekitar Rp700 miliar, sedangkan untuk tahun 2026 naik menjadi Rp742 miliar. Namun hingga saat ini, realisasi PAD tahun 2025 baru mencapai sekitar 70 persen.
“Kalau kita serius memperbarui data PBB P2 dan menggali potensi pajak lainnya, saya yakin target PAD bisa tercapai bahkan melampaui,” tegasnya optimistis.
