Pertahankan Predikat WTP, Pengelolaan Aset Harus Dibenahi

SLAWI – Pengelolaan aset di lingkungan Pemkab Tegal diminta dibenahi agar predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tetap bisa dipertahankan. Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diminta untuk mendukung dan memberikan kinerja yang terbaik.

a�?Pemkab Tegal telah meraih predikat WTP di tahun 2016. Oleh karena itu, kinerja yang selama ini telah baik harus dipertahankan,a�? kata Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Tegal, Agus Salim, kemarin.

Ketua Fraksi PKB itu sangat mengapresiasi capaian pengelolaan keuangan Pemkab Tegal, sehingga bisa meraih predikat WTP. Untuk mempertahankan itu, pihaknya meminta agar catatan dan rekomendasi dari auditor atau tim penilai supaya ditindaklanjuti. Menurutnya, auditor tentunya memberikan beberapa rekomendasi perbaikan kepada Pemkab Tegal.

“Mungkin soal aset. Maka dari itu, seluruh aset di Pemkab Tegal harus diinvetarisir,” pintanya.

Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Tegal itu, menghendaki agar Pemkab Tegal dalam mengelola keuangan harus hati-hati dan cermat. Selain itu, Pemkab harus menghindari pelaporan yang tidak real, terlebih lagi difiktifkan. Karena praktik demikian, dapat terbongkar suatu saat nanti.

“Jika tahun 2016 sudah bagus kemudian tahun selanjutnya ada kesalahan, maka opini WTP tidak akan meningkat,” ujarnya.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tegal, Widodo Joko Mulyono mengaku sudah mengumpulkan semua OPD di lingkungan Pemkab Tegal untuk melakukan sensus aset di tiap kantor. Dikhawatirkan, ada aset yang belum jelas keberadaannya. Utamanya aset berupa tanah. Menurutnya, jika mendasari laporan dari beberapa OPD, ada tanah yang sudah jelas lokasinya dan nilai perolehannya (kuitansinya), tapi tidak ada jumlah luasnya. Kemudian, ada juga jumlah luas dan nilai perolehannya, tapi tanah itu tidak ada lokasinya.

“Yang lebih parah lagi, ada nilai perolehannya, tapi lokasinya dan jumlah luasnya tidak ada. Ini yang membingungkan kita,” ujarnya.

Ditambahkan, inventarisasi aset daerah itu selain untuk mendata, juga untuk mempertahankan opini WTP. Diharapkan, tahun 2017 dan 2018 mendatang, Pemkab Tegal bisa meraih kembali opini tersebut. Karenanya, semua OPD dihimbau untuk melakukan rekonsiliasi dan verifikasi data aset tersebut. Termasuk memverifikasi aset berupa barang dan peralatan perkantoran, gedung dan bangunan, serta jalan irigasi dan jaringan. Apabila ada aset berupa barang yang hilang supaya secepatnya diganti.

“Semua aset harus dikembalikan. Apa saja bentuknya,” tandasnya.