Slawi -Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tegal Menerima audensi Aliansi Masyarakat Kramat Bersatu Terkait Rencana pembangunan galangan kapal atau dock di Desa Kramat, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal, Puluhan warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Kramat Bersatu geruduk Kantor DPRD Kabupaten Tegal, Kamis (12/11/2026), mendesak pemerintah menghentikan proyek yang dinilai mengancam lingkungan dan permukiman warga.
Dalam audiensi bersama Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tegal Rudi Indrayani, Ketua Komisi III Umi Azkiyani, Sekretaris Komisi III, serta sejumlah anggota dewan, warga meminta seluruh aktivitas pembangunan dihentikan. Mereka juga mendesak agar proses perizinan proyek milik PT Proskuneo tidak dilanjutkan.
Ketua Aliansi Masyarakat Kramat Bersatu, Warjono, menegaskan penolakan warga bukan tanpa alasan. Selain diduga tidak sesuai dengan peruntukan tata ruang, keberadaan galangan kapal dikhawatirkan memunculkan pencemaran lingkungan yang berdampak langsung terhadap kesehatan masyarakat.
Terlebih, lokasi rencana pembangunan seluas sekitar 6-7 hektare itu berada di Desa Kramat RT 05 RW 01, bersebelahan langsung dengan kawasan permukiman.
“Yang paling riskan bagi kami adalah pencemaran dari aktivitas dock kapal. Lokasinya berbatasan langsung dengan permukiman. Dampaknya tentu akan dirasakan masyarakat sekitar,” tegas Warjono.
Dia menyebut, hingga kini warga yang tinggal di sekitar lokasi belum pernah mendapatkan sosialisasi mengenai rencana pembangunan tersebut.
Bahkan, dirinya yang rumahnya persis bersebelahan dengan lokasi proyek mengaku tidak pernah menerima penjelasan dari pihak pengelola. Warga juga mengkhawatirkan aktivitas galangan kapal memicu polusi udara dari debu karat proses blasting, kebisingan, hingga pencemaran air akibat limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), seperti oli, cat kapal, dan logam berat.
Kondisi tersebut dinilai berpotensi mengganggu kesehatan warga, terutama anak-anak dan lanjut usia.
Saat ini, lahan yang sebelumnya merupakan kawasan tambak atau perikanan tersebut sudah mulai diuruk. Sebagian bahkan telah memasuki tahap pemasangan pondasi, meski belum berdiri bangunan.
“Harapan kami perusahaan tidak jadi membangun dock kapal. Kalau untuk kegiatan yang berkaitan dengan perikanan, silakan. Karena sebelumnya memang lahan tersebut merupakan kawasan perikanan,” ujarnya.
Menanggapi tuntutan warga, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tegal Rudi Indrayani menegaskan, berdasarkan ketentuan tata ruang yang berlaku, kawasan tersebut memang tidak diperuntukkan bagi industri maupun galangan kapal.
Hal itu, kata dia, juga diperkuat penjelasan perwakilan Satpol PP, DLH, DPUPR, dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dalam audiensi tersebut.
“Wilayah itu merupakan kawasan perikanan budidaya dan perikanan. Perizinan memang sudah diajukan, tetapi secara regulasi belum bisa karena tata ruangnya memang bukan untuk peruntukan galangan kapal,” tegas Rudi.
Dia memastikan pembangunan dock kapal tersebut harus dihentikan. Selama ketentuan tata ruang belum berubah, tidak boleh ada aktivitas pembangunan di lokasi tersebut.
“Yang jelas proyek galangan kapal akan dihentikan. Sepanjang tata ruangnya belum berubah, otomatis harus tetap ditutup. Tidak boleh ada kegiatan pembangunan. Kalau untuk perikanan budidaya, diperbolehkan,” cetusnya.
Rudi juga mengingatkan dampak lingkungan dari aktivitas galangan kapal di kawasan pesisir. Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah abrasi yang berpotensi menggerus lahan hingga merusak rumah warga.
Bahkan, sejumlah wilayah di Kecamatan Suradadi disebut telah mengalami dampak abrasi hingga menyebabkan rumah dan lahan warga hilang. Jika tidak ditangani serius, abrasi dikhawatirkan semakin meluas dan mengancam infrastruktur, termasuk jalan nasional Pantura.
“Sudah banyak rumah warga dan lahan yang hilang karena abrasi. Untuk itu, kita (pemerintah) membatasi adanya pembangunan dock kapal di Pantura Kabupaten Tegal,” terangnya
