SLAWI- Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di kawasan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Suradadi, Kabupaten Tegal, telah mencapai progres 65 persen. Namun, di tengah pembangunan tersebut, Komisi III DPRD Kabupaten Tegal menyoroti kondisi sungai di kawasan muara TPI Suradadi yang mengalami pendangkalan. Persoalan tersebut menjadi perhatian DPRD karena kondisi muara yang dangkal berpotensi menghambat aktivitas nelayan, terutama saat perahu keluar masuk kawasan TPI. Sorotan itu muncul saat Komisi III DPRD Kabupaten Tegal melakukan kunjungan kerja untuk meninjau langsung perkembangan pembangunan KNMP. Dalam kesempatan tersebut, rombongan juga menerima perwakilan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Wilayah Pekalongan serta pihak pelaksana proyek. Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Tegal Ragil Tresna Setyoningrum, mengatakan kunjungan kerja tersebut dilakukan untuk melihat sejauh mana pelaksanaan pembangunan di lapangan. Saat melakukan pemantauan, pihaknya mendapati kondisi sungai di kawasan muara TPI Suradadi sudah dangkal. Karena itu, DPRD mempertanyakan apakah anggaran pembangunan KNMP juga mencakup pengerukan atau normalisasi sungai. Menurut Ragil, persoalan pendangkalan tersebut perlu mendapat perhatian karena berkaitan langsung dengan kelancaran aktivitas masyarakat nelayan.
Selain menyoroti kondisi muara, DPRD juga meminta agar pembangunan KNMP dimaksimalkan sesuai target penyelesaian pada 8 Desember 2026. Dalam proyek tersebut, turut dibangun fasilitas tambahan di area sandaran perahu nelayan untuk mempermudah mobilisasi serta proses pemindahan ikan hasil tangkapan. Ragil berharap pembangunan KNMP tidak hanya menghadirkan fasilitas baru, tetapi juga memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar. Salah satunya melalui pelibatan warga setempat sebagai tenaga kerja selama proses pembangunan. Dari sekitar 60 pekerja yang terlibat, sebanyak 15 orang di antaranya merupakan warga setempat. Keterlibatan tersebut diharapkan dapat memberikan tambahan pendapatan bagi masyarakat di sekitar kawasan TPI Suradadi.
Sementara itu, berdasarkan penjelasan perwakilan KKP Wilayah Pekalongan, anggaran sebesar Rp4,8 miliar yang dialokasikan untuk pembangunan KNMP dikhususkan bagi pembangunan sarana dan prasarana. Anggaran tersebut belum mencakup pengerukan maupun normalisasi sungai di kawasan muara. Dengan demikian, penanganan pendangkalan sungai memerlukan alokasi anggaran tersendiri agar tidak menghambat aktivitas nelayan di kawasan tersebut. Kehadiran fasilitas KNMP diharapkan dapat mendukung produktivitas nelayan, meningkatkan aktivitas pascapanen, serta mendorong kesejahteraan masyarakat pesisir.
