SLAWI – Komisi III DPRD Kabupaten Tegal menggelar Rapat dengar pendapat (RDP) polemik pembangunan breakwater di Desa Kramat, Kecamatan Kramat,
Rapat dengar pendapat berlangsung alot karena terjadi adu argumen antara dua pengusaha yang lokasi usahanya berdampingan itu belum menghasilkan kesepakatan.
Persoalan batas lahan, akses laut hingga status kepemilikan tanah yang terdampak abrasi menjadi pangkal perdebatan.
Dua pengusaha yang terlibat dalam polemik tersebut yakni Philip Marcel, pemilik usaha tambak udang vaname sekaligus bangunan breakwater, dan Ivan Santosa, Direktur PT Proskuneo.
Keduanya memiliki lahan usaha yang lolasinya bersebelahan di kawasan pesisir Desa Kramat.
Persoalan mencuat setelah PT Proskuneo mempersoalkan posisi bangunan breakwater milik Philip yang membentang di sisi utara lahannya.
Ivan meminta agar bangunan pemecah gelombang tersebut diarahkan lurus ke utara mengikuti tembok pembatas, bukan memanjang ke barat hingga berada di depan lahannya.
“Harapan saya bangunan breakwater diluruskan dengan tembok pembatas. Jangan di depan tanah saya,” harap Ivan Santosa.
Ivan menegaskan, pihaknya tidak mempermasalahkan apabila Philip membangun breakwater ke arah utara.
Namun, dia keberatan jika konstruksi tersebut membentang ke barat karena dinilai berpotensi mengganggu akses laut dan aktivitas usaha PT Proskuneo.Menurut Ivan, pihaknya ingin agar masing-masing pengusaha memiliki akses laut sehingga kegiatan usaha bisa berjalan berdampingan tanpa saling menghambat.
“Semisal dari pihak tetangga kami mau membuat breakwater ke arah utara, silakan dilaksanakan. Tapi jangan membentang ke arah barat. Sehingga kita masing-masing mendapatkan akses laut dan bisa melakukan kegiatan sama-sama dengan baik,” ungkapnya.
Ivan mengungkapkan, PT Proskuneo berencana membangun galangan kapal atau dock di atas lahannya.
Saat ini, proses perizinan usaha tersebut masih berjalan.
Dia juga menyoroti lokasi breakwater yang dipersoalkan karena menurutnya kawasan tersebut sudah lama berubah menjadi lautan akibat abrasi permanen.
Bahkan, berdasarkan dokumentasi Google Maps yang dimilikinya, area tersebut beberapa tahun lalu sudah terlihat berupa laut.
Meski demikian, Ivan mengaku tetap menghormati aturan dan berharap persoalan tersebut dapat diselesaikan secara baik-baik.
“Sebagai pelaku bisnis, saya selalu berusaha mengikuti aturan. Prinsipnya, aturan dibuat untuk kebaikan kita semua. Kami berharap semua pihak bisa menjalankan usahanya dengan baik tanpa kendala,” tegas Ivan.
Sementara itu, dari pihak Philip Marcel bersikukuh lokasi pembangunan breakwater merupakan tanah milik pribadinya yang memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM).
Philip menegaskan, pembangunan tersebut dilakukan untuk melindungi lahannya dari terjangan ombak sekaligus mengembalikan fungsi tanah yang telah terdampak abrasi.
Philip menjelaskan, lahan tersebut diperuntukkan bagi usaha tambak udang.
Saat ini, tanah telah diuruk dan selanjutnya akan dibentuk kembali menjadi area tambak.
“Perlu saya sampaikan, pembangunan breakwater itu untuk menjaga supaya tanah saya tidak hilang terkena ombak. Tempat saya membangun breakwater itu adalah tanah bersertifikat hak milik, milik saya sendiri,” ujar Philip.
Dia mengakui sebagian lokasi yang dipersoalkan memang sudah lama terendam air laut akibat abrasi.
Namun, menurutnya, kondisi tersebut tidak serta-merta menghilangkan hak kepemilikan atas tanah yang diklaimnya.
Philip juga berpendapat, apabila lahan tersebut hendak ditetapkan sebagai tanah musnah, harus ada pemberitahuan dan proses penetapan terlebih dahulu dari instansi berwenang.
Dia mengaku perlu mendapatkan kesempatan untuk melakukan rekonstruksi atau pemulihan tanah.
Terkait pembangunan breakwater dan pengurukan, Philip mengakui proses perizinannya masih berjalan.
Dia menyebut pengajuan sudah dilakukan sejak Juni 2026, tetapi hingga RDP digelar belum juga tuntas.
“Saat ini saya hanya menunggu perizinan. Ketika perizinan sudah keluar, saya akan melanjutkan pekerjaan. Pembangunan breakwater tetap dilanjutkan kalau izinnya sudah keluar, termasuk bagian yang menjorok ke barat karena saya memegang hak milik,” terangnya.
Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Tegal Umi Azkiyani memaparkan, RDP digelar untuk mendalami persoalan setelah pihaknya melakukan sidak kedua dan meminta penjelasan dari organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
Rapat turut dihadiri Wakil Ketua Komisi III Ninik Budiarti, Sekretaris Komisi III M. Khuzaeni, sejumlah anggota komisi, serta perwakilan Dinas Perikanan, BPN, DPUPR, Dinas PMPTSP dan OPD terkait lainnya.
Dari hasil pendalaman, Komisi III memastikan pembangunan breakwater memang ada dan berada di depan lahan pihak pelapor.
Namun berdasarkan keterangan OPD terkait, perizinan pembangunan breakwater maupun pengurukan belum diproses oleh pihak terlapor.
“Kondisi di lapangan memang ada pembangunan breakwater yang berada di depan lahan milik pelapor. Dari OPD terkait, perizinannya memang belum diproses,” jelas Umi Azkiyani.
Komisi III DPRD Kabupaten Tegal meminta Philip segera menuntaskan seluruh persyaratan perizinan, baik untuk pembangunan breakwater maupun kegiatan pengurukan.
Namun persoalan tidak berhenti pada urusan administrasi.
Perbedaan pandangan mengenai status tanah menjadi salah satu penyebab RDP berlangsung alot.
Ivan menginginkan posisi breakwater diluruskan ke utara sesuai batas tembok, sedangkan Philip tetap mempertahankan konstruksi tersebut dengan alasan berada di atas tanah bersertifikat hak milik.
Umi mengungkapkan, berdasarkan ketentuan yang dipahami Komisi III, tanah yang telah terdampak abrasi hingga berubah menjadi laut dapat berstatus sebagai tanah negara.
Kendati demikian, pihaknya masih menunggu kepastian penetapan status tanah musnah dari BPN.
Umi menambahkan, pihak BPN dalam forum tersebut menyampaikan tanah yang menjadi lokasi pembangunan breakwater sudah berubah menjadi laut karena terkena abrasi.
Namun demikian, Komisi III masih menunggu kejelasan lebih lanjut mengenai status hukumnya.
Hingga RDP berakhir, belum ada keputusan yang mempertemukan kepentingan kedua pengusaha.
Komisi III memilih menekankan penyelesaian perizinan sekaligus menunggu kejelasan status lahan dari BPN.
Dengan begitu, polemik breakwater di pesisir Desa Kramat masih menyisakan pekerjaan rumah.
Di satu sisi, ada kepentingan perlindungan lahan dan pengembangan tambak udang.
Di sisi lain, terdapat keberatan pengusaha tetangga yang menginginkan akses laut tetap terbuka.
“Kami minta perizinan harus dilaksanakan. Sedangkan polemik masalah tanah, silahkan diselesaikan di instansi terkait. Kami sudah berupaya mendamaikan melalui RDP ini, namun buntu. Keduanya masih bertahan dengan argumennya masing-masing,” pungkasnya.
