Slawi – Wajah baru Pasar Kesambi di Desa Prupuk Selatan, Kecamatan Margasari, Kabupaten Tegal, ternyata menyisakan persoalan pelik. Pembenahan infrastruktur pasar tradisional ini dinilai belum sepenuhnya menjawab keluhan para pedagang lokal.
Pasalnya, proyek renovasi tersebut terkesan tebang pilih karena hanya mempercantik area depan pasar. Sementara itu, deretan kios di bagian selatan justru luput dari perhatian pemerintah daerah.
Kondisi ini memicu kritik keras dari anggota Komisi I DPRD Kabupaten Tegal, H. Sudirman. Ia menyatakan bahwa perbaikan pasar seharusnya dieksekusi secara menyeluruh tanpa mengabaikan area lainnya.
“Revitalisasi Pasar Kesambi mestinya dilakukan secara menyeluruh. Jangan hanya bagian depan yang diperbaiki, sementara sisi selatan justru masih dibiarkan dengan kondisi bangunan yang memprihatinkan,” tegas Sudirman.
Sebagai wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) VI yang mencakup Margasari, Pagerbarang, dan Balapulang, Sudirman membeberkan fakta memprihatinkan. Kios dan lapak di sisi selatan pasar tersebut ternyata sudah lebih dari 15 tahun mangkrak tanpa sentuhan perbaikan.
Dampaknya sangat terlihat jelas pada struktur bangunan yang semakin rapuh dimakan usia. Banyak ditemukan genteng bocor parah hingga kerangka kayu penyangga yang sudah keropos dimakan rayap.
Situasi semacam ini tentu bukan sekadar masalah kenyamanan berdagang semata. Lebih dari itu, kondisi bangunan yang rusak berat menyimpan potensi bahaya besar bagi keselamatan pedagang maupun pengunjung.
Sudirman mendesak agar pemerintah daerah segera memasukkan kelanjutan proyek ini dalam alokasi anggaran tahun depan. Langkah antisipasi ini wajib diambil agar seluruh sudut pasar menjadi jauh lebih layak, aman, dan kokoh. Jangan sampai menunggu bangunannya semakin rusak atau bahkan ambruk terlebih dahulu,”
Terangnya Kritik terhadap proyek renovasi ini menjadi pengingat penting bagi pemangku kebijakan. Perencanaan infrastruktur publik, khususnya pasar tradisional, dituntut untuk merata demi melindungi keselamatan masyarakat sekaligus menggerakkan ekonomi kerakyatan secara optimal.
