Slawi – Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2027 di RSUD Suradadi diharapkan tidak hanya menjadi agenda rutin tahunan. Perencanaan program diminta benar-benar disusun berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat dengan dukungan data yang akurat dan terukur. Penegasan tersebut disampaikan Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Tegal, H. Bakhrun, saat menghadiri Forum Perangkat Daerah RSUD Suradadi di Aula Gedung PONEK Lantai II, baru-baru ini. Politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengingatkan agar arah kebijakan yang dirumuskan benar-benar tepat sasaran. “Forum ini jangan hanya menjadi forum formalitas. Perencanaan harus berbasis kebutuhan masyarakat dan didukung data yang valid. Dengan begitu, program yang disusun benar-benar menjawab persoalan pelayanan kesehatan di lapangan,” ujar Bakhrun, Senin 2 Maret 2026.
Ia menilai, peningkatan kualitas layanan harus menjadi fokus utama dalam Renja 2027. Pembenahan tidak hanya menyentuh aspek infrastruktur, tetapi juga peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia. “Pelayanan kesehatan itu menyangkut rasa aman dan nyaman pasien. Selain fasilitas yang memadai, keramahan petugas dan kecepatan layanan juga menjadi kunci. Masyarakat ingin dilayani dengan baik dan tidak berbelit-belit,” tegasnya.
Selain mutu pelayanan, Bakhrun juga menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran. Menurutnya, setiap alokasi dana harus bisa dipertanggungjawabkan serta memberikan dampak langsung terhadap kualitas pelayanan kesehatan.
“Kita ingin pengelolaan anggaran semakin transparan dan akuntabel. Jangan sampai ada program yang tidak efektif atau tidak tepat sasaran. Semua harus terukur dan bisa dievaluasi,” tandasnya. Ia juga mendorong penguatan sinergi antara RSUD Suradadi, Dinas Kesehatan, serta organisasi perangkat daerah (OPD) lainnya. Integrasi layanan dinilai krusial agar masyarakat memperoleh pelayanan yang cepat, tepat, dan menyeluruh.
“Pelayanan kesehatan tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Harus ada koordinasi yang kuat antara rumah sakit, dinas kesehatan, dan OPD lainnya. Dengan sinergi yang baik, pelayanan bisa lebih terintegrasi dan tidak tumpang tindih,” cetusnya.
Melalui forum tersebut, Bakhrun berharap lahir rumusan kebijakan yang tidak sekadar ideal di atas kertas, tetapi benar-benar berdampak bagi warga Kabupaten Tegal.
“Harapan kami, hasil forum ini melahirkan kebijakan yang konkret dan terasa manfaatnya oleh masyarakat. Kesehatan adalah kebutuhan dasar. Maka perencanaannya pun harus disusun dengan kesungguhan dan orientasi pelayanan,” pungkasnya.
