https://tigolurah.solokkab.go.id/pgsoft/ https://sungailasi.solokkab.go.id/sl0t-gacor/ https://jdih.fakfakkab.go.id/slot-gacor/ https://jdih.fakfakkab.go.id/slot-10k/ https://jdih.fakfakkab.go.id/slot4d/ LHKPN Rendah, KPK Turun ke DPRD Tegal | DPRD Kabupaten Tegal
  • Produk Hukum
  • JDIH
  • Download
  • Kontak
Rabu, September 27, 2023
DPRD Kabupaten Tegal
No Result
View All Result
  • Beranda
  • Tentang DPRD
    • Sambutan Ketua DPRD
    • Sejarah
    • Tugas dan Wewenang
    • Hak dan Kewajiban
  • Sekretariat Dewan
    • Tugas dan Fungsi
    • Visi dan Misi
    • Struktur Organisasi
    • LKJIP
    • Rencana Strategis
    • IKU
    • Perjanjian Kerja
  • PPID
    • Program dan Kegiatan
    • Laporan Realisasi Anggaran Tahun Lalu
    • Laporan Realisasi Anggaran Berjalan
  • Alat Kelengkapan
    • Komisi
      • Komisi I
      • Komisi II
      • Komisi III
      • Komisi IV
    • Badan Anggaran
    • Badan Musyawarah
    • Badan Kehormatan
    • Bapemperda
  • Fraksi
    • Fraksi PDIP
    • Fraksi Gerindra
    • Fraksi Golkar
    • Fraksi P3 Nurani Rakyat
    • Fraksi Demokrat Sejahtera
  • Gallery
    • Video
    • Foto
  • Download
  • Beranda
  • Tentang DPRD
    • Sambutan Ketua DPRD
    • Sejarah
    • Tugas dan Wewenang
    • Hak dan Kewajiban
  • Sekretariat Dewan
    • Tugas dan Fungsi
    • Visi dan Misi
    • Struktur Organisasi
    • LKJIP
    • Rencana Strategis
    • IKU
    • Perjanjian Kerja
  • PPID
    • Program dan Kegiatan
    • Laporan Realisasi Anggaran Tahun Lalu
    • Laporan Realisasi Anggaran Berjalan
  • Alat Kelengkapan
    • Komisi
      • Komisi I
      • Komisi II
      • Komisi III
      • Komisi IV
    • Badan Anggaran
    • Badan Musyawarah
    • Badan Kehormatan
    • Bapemperda
  • Fraksi
    • Fraksi PDIP
    • Fraksi Gerindra
    • Fraksi Golkar
    • Fraksi P3 Nurani Rakyat
    • Fraksi Demokrat Sejahtera
  • Gallery
    • Video
    • Foto
  • Download
No Result
View All Result
DPRD Kabupaten Tegal
No Result
View All Result
Home Berita Utama

LHKPN Rendah, KPK Turun ke DPRD Tegal

admin by admin
Oktober 3, 2018
in Berita Utama
0

SLAWI – Deputi Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turun ke DPRD Kabupaten Tegal, kemarin. Hal itu karena tingkat kesadaran untuk Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dinilai rendah.

Turunnya KPK ke Kabupaten Tegal dipimpin Koordinator Pemeriksa Gratifikasi, Uding Juharudin didampingi Spesialis Pendaftaran Pemeriksaan LHKPN Budhi Rustandi, Spesialis Muda Gratifikasi Tifani Rosa dan Spesialis Muda LHKPN Denny Setiyanto. Keempat anggota KPK itu melakukan Sosialisasi Cara Pelaporan LHKPN dan Gratifikasi kepada Anggota DPRD Kabupaten Tegal di Ruang Paripurna DPRD Kabupaten Tegal. Dalam kesempatan itu, hampir 50 anggota DPRD hadir dalam acara sosialisasi tersebut.

“Tingkat kepatuhan pelaporan LHKPN untuk Anggota DPRD Kabupaten Tegal masih rendah. Kita berharap nanti adanya kesadaran untuk menyampaikan laporan LHKPN seluruh anggota DPRD kepada KPK. Kalau bisa 100 persen untuk jadi percontohan daerah lainnya,” kata Uding Juharudin.

Dikatakan, pelaporan LHKPN wajib bagi penyelenggara negara, termasuk anggota DPRD. Terlebih, bagi anggota DPRD yang mencalonkan kembali dan kembali terpilih, harus mengumpulkan LHKPN ke KPU selambat-lambatnya 7 hari setelah ditetapkan menjadi calon terpilih.

“Kewajiban pelaporan LHKP sebenarnya tidak sulit, karena singkron dengan pembayaran NPWP,” ujarnya.

Terkait dengan sosialisasi gratifikasi, Uding menjelaskan, setiap penyelenggara negara saat dilantik sudah bersumpah untuk tidak menerima hadiah. Jika mereka tetap menerima hadiah, maka bisa masuk dalam kategori gratifikasi. Sanksi gratifikasi bagi penyelenggara negara sangat berat, yakni bisa dipidana seumur hidup dan pidana penjara minimal 4 tahun, maksimum pidana penjara 20 tahun.

“Denda juga berat minimal Rp 200 juta maksimum Rp 1 miliar,” tegasnya.

Saat ditanyakan soal aturan fee proyek dalam kegiatan yang bersumber dalam APBD, Uding menegaskan, dalam aturan tidak diperboelahkan. Hal itu dikarenakan kegiatan tersebut merupakan uang negara yang seharusnya digunakan untuk pengadaan barang dan jasa. Jika penyelenggara negara meminta fee proyek kepada penyedia jasa, bisa masuk dalam pidana suap. Dimana, pidana itu baik yang member dan menerima bisa dipidanakan.

“Sudah banyak yang kena soal fee proyek. Sanksi lebih berat kepada penyelenggara negara,” pungkasnya.

Tags: Berita DPRDKPK
ShareTweetPin

Related Posts

DPRD Pembahasan Badan Anggaran 2023
Berita Utama

DPRD Pembahasan Badan Anggaran 2023

September 20, 2023
Fraksi – Fraksi DPRD Kabupaten Tegal  Sampaikan Pandangan Umum Ranperda APBD Perubahan Tahun Anggaran 2023
Berita Utama

Fraksi – Fraksi DPRD Kabupaten Tegal Sampaikan Pandangan Umum Ranperda APBD Perubahan Tahun Anggaran 2023

September 15, 2023
Paripurna Penandatanganan Nota Kesepakatan Perubahan KUA PPAS 2023
Berita Utama

Rapat Paripurna Dalam acara Penyampaian Laporan Reses

September 15, 2023
Paripurna Penyampaian Raperda Perubahan APBD Tahun 2023
Berita Utama

Paripurna Penyampaian Raperda Perubahan APBD Tahun 2023

September 15, 2023
Load More
Next Post

Tenaga Honorer Bisa Jadi Tenaga Kontrak

Discussion about this post

Terpopuler

  • Menghilangkan Kendaraan Dinas, 40 Hari Harus Diganti

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Ninik Peroleh Suara Tertinggi

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Paripurna Penyampaian Raperda Perubahan APBD Tahun 2023

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • 48 Anggota DPRD Periode 2019-2024 Dilantik

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Fraksi – Fraksi DPRD Kabupaten Tegal Sampaikan Pandangan Umum Ranperda APBD Perubahan Tahun Anggaran 2023

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Komisi II DPRD Kabupaten Tegal sentil para investor besar di Kabupaten Tegal yang belum berizin

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Paripurna Penandatanganan Nota Kesepakatan Perubahan KUA PPAS 2023

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
    DPRD Kabupaten Tegal

    DPRD Kabupaten Tegal
    Jl. Dr. Sotomo No. 1 Slawi
    Email : setwan@dprd-tegalkab.go.id

    Recent News

    • DPRD Pembahasan Badan Anggaran 2023
    • Fraksi – Fraksi DPRD Kabupaten Tegal Sampaikan Pandangan Umum Ranperda APBD Perubahan Tahun Anggaran 2023

    Follow Us

    • Produk Hukum
    • JDIH
    • Download
    • Kontak

    © 2023 DPRD Kab. Tegal - All Right Reserved Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal.

    No Result
    View All Result
    • Beranda
    • Tentang DPRD
      • Sambutan Ketua DPRD
      • Sejarah
      • Tugas dan Wewenang
      • Hak dan Kewajiban
    • Sekretariat Dewan
      • Tugas dan Fungsi
      • Visi dan Misi
      • Struktur Organisasi
      • LKJIP
      • Rencana Strategis
      • IKU
      • Perjanjian Kerja
    • PPID
      • Program dan Kegiatan
      • Laporan Realisasi Anggaran Tahun Lalu
      • Laporan Realisasi Anggaran Berjalan
    • Alat Kelengkapan
      • Komisi
        • Komisi I
        • Komisi II
        • Komisi III
        • Komisi IV
      • Badan Anggaran
      • Badan Musyawarah
      • Badan Kehormatan
      • Bapemperda
    • Fraksi
      • Fraksi PDIP
      • Fraksi Gerindra
      • Fraksi Golkar
      • Fraksi P3 Nurani Rakyat
      • Fraksi Demokrat Sejahtera
    • Gallery
      • Video
      • Foto
    • Download

    © 2023 DPRD Kab. Tegal - All Right Reserved Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal.