SLAWI, – Efisiensi belanja daerah solusi untuk rencana penurunan dana transfer Dana Alokasi Umum atau DAU sekitar Rp230 miliar ke Kabupaten Tegal. Namun, ada solusi lainnya agar anggaran yang tersedia di APBD Kabupaten Tegal tahun 2026 bisa dirasakan masyarakat, yakni solusi dengan penggabungan OPD di lingkungan Pemkab Tegal.
“Beberapa OPD di Kabupaten Tegal yang perannya terlalu besar, bisa digabungkan untuk efisiensi anggaran rutin OPD,” kata Anggota DPRD Kabupaten Tegal, M Khuzaeni,
Pria yang akrab disapa Jeni itu menilai besarnya pengurangan DAU, akan berdampak pada anggaran di OPD. Oleh karena itu, OPD bisa digabungkan untuk mengurangi biaya belanja rutin OPD. Jeni menilai ada sekitar 7 OPD yang bisa digabungkan, yakni Dinas Perikanan digabungkan dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.
“Kembali seperti sebelumnya. Jadi lebih efisiensi dan hemat biaya,” terangnya.JugaTahun Baru Jalan Protokol Tegal Terendam
Lebih lanjut dikatakan, Dinas Kominfo juga bisa dikembalikan seperti semula menjadi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika, Dinas Perpustakaan dan Arsip yang untuk Perpustakaan digabungkan dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, sedangkan Bidang Arsip bisa disatukan dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).
“Jadi, Dishub tidak usah membangun kantor baru lagi, karena bisa menempati kantor Kominfo,” ujar Jeni.
Selain itu, lanjut di, Dinas Perindustrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dikembalikan seperti awal, yakni untuk Bidang Perindustrian disatukan dengan Dinas Koperasi, UMK dan Pasar, sedangkan Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi digabungkan dengan Dinas Sosial. Sementara itu, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, digabungkan dengan Dinas Kesehatan
Anggota DPRD Kabupaten Tegal M Khuzaeni mengikuti rapat koordinasi di ruang Komisi III DPRD Kabupaten Tegal, baru-baru ini.
Badan Pendapatan Daerah dikembalikan ke BPKAD. Seperti halnya Perkim digabungkan kembali dengan DPUPR,” jelasnya.
Ditambahkan, dengan menggabungkan sejumlah OPD, sehingga tidak diperlukan kembali lelang jabatan eselon 2. Hal itu dipastikan bisa mengurangi anggaran untuk lelang jabatan dan gaji pejabat eselon 2.
“Termasuk, tidak menambah anggaran TPP karena eselon 2 pastinya TPP akan lebih besar,” pungkasnya
