SLAWI, – Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) menjadi pintu masuk masyarakat miskin mendapatkan bantuan. Sayangnya, banyak masyarakat miskin yang belum masuk data tersebut.
“Setiap kali reses dan turun ke bawah, banyak masyarakat yang belum mendapatkan bantuan. Padahal, mereka layak mendapatkan bantuan,” kata Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tegal, KRT Sugono Adinagoro saat ditemui di gedung DPRD Kabupaten Tegal
Politisi PDI Perjuangan itu kerap mendapatkan keluhan masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan. Setelah dilakukan pengecekan, mereka memang tidak masuk dalam DTKS. Kondisi itu harus disikapinya dengan mengeluarkan uang pribadi untuk menolong orang yang membutuhkan.
“Kalau anggarannya besar, kami koordinasi dengan Pemkab. Kami cari solusi untuk menolong mereka,” kata pria yang akrab disapa Gono itu.
Lebih lanjut dikatakan, seperti halnya keluhan dari salah satu warga Balaradin, Kecamatan Lebaksiu yang anaknya terdapat tunggakan di sekolahnya. Warga itu mengeluh karena tidak mampu membayar, sehingga dilakukan koordinasi dengan OPD terkait. Siswa di salah satu sekolah swasta itu, akhirnya mendapatkan keringanan pembayaran.
“Kami juga koordinasi dengan Basnas, dan akhirnya bisa mendapatkan bantuan untuk melunasi utang di sekolahnya,” ujar Gono.
Tak hanya itu, lanjut dia, warga kurang mampu yang rumahnya reot di Balapulang, juga belum mendapatkan bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Bahkan, rumah warga itu tidak memiliki pintu dan bangunan menggunakan kayu. Namun, hingga kini belum mendapatkan bantuan RTLH. Hal itu dikarenakan tidak masuk dalam DTKS.
“Orang-orang seperti ini yang harusnya dapat bantuan. Tapi, secara administrasi belum masuk DTKS,” katanya.
Bantuan sosial, kata dia, yang bersumber dari pemerintah, salah satunya masuk dalam DTKS. Jika tidak masuk data itu, maka tidak bisa mendapatkan bantuan. Padahal, bantuan pemerintah sangat banyak dari mulai RTLH, PKH, bantuan beras dan program lainnya.
“Makanya, kami minta untuk dilakukan pendataan ulang. Pendataan harus menggunakan petugas yang independent,” terang Gono.Ditambahkan, pendataan DTKS diharapkan menggunakan petugas independen. Hal itu dikarenakan jika dilakukan oleh RT atau RW, dikhawatirkan tidak sesuai dengan aturan. Terkadang, posisi RT dan RW dapat banyak desakan masyarakat yang meminta untuk dimasukan dalam DTKS.“Nanti bisa jadi perbandingan antara pendataan secara independent dengan pendataan melalui RT atau RW,” pungkasnya
