Slawi– komisi – Komisi dprd Kabupaten Tegal menggelar rapat kerja bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk membahas Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2027.
Rapat berlangsung tiga hari yang menjadi tahapan penting dalam proses penyusunan APBD 2027.
Agenda tersebut bertujuan menyelaraskan arah kebijakan pembangunan daerah dengan kemampuan keuangan daerah agar program yang direncanakan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Ketua DPRD H.Wasbun Jauhara Khalim, menyampaikan bahwa pembahasan KUA-PPAS merupakan langkah strategis dalam menentukan arah pembangunan daerah.
“KUA-PPAS adalah fondasi awal penyusunan APBD. Karena itu, kami bersama pemerintah daerah harus memastikan setiap kebijakan anggaran berpihak pada kepentingan masyarakat,” terang Wasbun
Dalam rapat, Banggar DPRD bersama TAPD dan OPD membahas program prioritas, target pembangunan, serta alokasi anggaran pada masing-masing perangkat daerah.
“Setiap usulan dikaji secara cermat agar penyusunan APBD 2027 berjalan efektif, efisien, transparan, dan akuntabel,” tambahnya.
Ketua DPRD menekankan pentingnya sinergi antara legislatif dan eksekutif. Menurutnya, tanpa komitmen bersama, kebijakan anggaran akan sulit mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan.
Ia juga menyoroti perlunya disiplin waktu dalam penyusunan dokumen KUA-PPAS. Dengan pembahasan yang dilakukan sesuai jadwal, diharapkan RAPBD 2027 dapat segera disusun dan ditetapkan tepat waktu.
“Ketepatan waktu sangat penting agar pembangunan tidak terhambat, kami juga ingin memastikan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan benar-benar memberi dampak positif bagi masyarakat Kabupaten Tegal,” imbuhnya.
Selain itu, DPRD Kabupaten Tegal juga mendorong agar program prioritas yang disusun OPD benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat.
Wasbun menegaskan, pihaknya tidak ingin ada program yang hanya bersifat seremonial tanpa memberikan manfaat nyata.
“Kami akan mengawal agar setiap program memiliki indikator keberhasilan yang jelas,” tegasnya.
Wasbun juga mengingatkan agar efisiensi anggaran tetap menjadi perhatian utama, menurutnya kondisi keuangan daerah harus dikelola dengan bijak sehingga tidak menimbulkan beban fiskal di kemudian hari.
