SLAWI – Sistem zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) membuat sejumlah siswa di wilayah Kabupaten Tegal, tak mendapatkan sekolah. Pasalnya, wilayah itu tidak memiliki sekolah negeri. Salah satunya di Kecamatan Jatinegara yang berbatasan dengan Kabupaten Pemalang.
“Siswa banyak yang ke sekolah swasta, karena tidak mendapatkan sekolah negeri. Khususnya untuk sekolah setingkat SMA,” kata Anggota DPRD Kabupaten Tegal asal Jatinegara, Bambang Romdhon Irawan, kemarin.
Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Tegal itu, mengaku kasihan kepada generasi muda Jatinegara yang harus sekolah ke luar wilayah untuk bisa belajar di SMA negeri. Ketiadaaan SMA negeri di wilayah Jatinegara, juga membuat biaya operasional siswa tinggi. Mereka harus mengeluarkan biaya tambahan untuk naik kendaraan umum.
“Jatinegara sudah sangat layak memiliki SMA negeri. Jumlah siswa yang melanjutkan ke SMA cukup tinggi,” ujar Bendahara DPC PDI Perjuangan Kabupaten Tegal itu.
Menurut dia, Pemkab Tegal diminta untuk merealisasikan impian masyarakat Jatinegara untuk memiliki SMA negeri. Kendati kewenangan pengelolaan SMA berada di tingkat Provinsi Jateng, namun Pemkab bisa mengusulkan untuk pembuatan SMA baru di Jatinegara. Pemkab juga memiliki kewenangan dalam pengadaan tanah sekolah baru.
“Pengadaan tanah berada di tingkat daerah, sedangkan untuk pembangunannya di tingkat provinsi,” terang Irawan.
Sementara itu, Anggota DPRD Kabupaten Tegal dari daerah pemilihan (dapil) 4 meliputi Kecamatan Tarub, Kedungbanteng dan Pangkah, Catur Buana Zanbika menuturkan, siswa di wilayahnya juga kesulitan mendapatkan sekolah dengan sistem zonasi. Hal itu harus disiasati dengan membuat sekolah baru. Di wilayah Kedungbanteng dan Tarub, tidak ada SMA negeri sehingga harus mengikuti PPDB di Kecamatan Kramat dan Pangkah.
“Kalau siswa di luar kecamatan kesempatannya sedikit, karena sistem zonasi lebih mengutamakan yang terdekat,” ujarnya.
Ditambahkan, wilayah lainnya di Kabupaten Tegal juga masih ada yang tidak memiliki SMA negeri. Hal itu dinilai akan menghambat siswa dalam melanjutkan sekolah. Kendati ada sekolah swasta, namun belajar di sekolah negeri dinilai menjadi prioritas.
“Semoga bisa segera direalisasikan,” pintanya. (adm)
